Pada abad ke-16, Selaparang tumbuh di Lombok bagian timur sebagai kerajaan Islam yang berkembang melalui pembentukan pemerintahan, penguatan hubungan dengan pemimpin setempat, keterlibatan masyarakat, dan terbukanya jaringan perdagangan regional. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu peristiwa, melainkan melalui beberapa proses yang saling memengaruhi.

Sejarah pembentukan Selaparang tidak dapat disusun hanya dari satu cerita. Sumber yang tersedia terdiri atas manuskrip Sasak, tradisi lisan, peninggalan arkeologis, dan penelitian sejarah modern. Masing-masing memiliki kedudukan berbeda. Manuskrip dapat menyimpan nama tokoh, gambaran peristiwa, dan pandangan masyarakat terhadap kekuasaan, tetapi juga dapat membawa pesan moral serta kepentingan legitimasi. Tradisi lisan menjaga ingatan antargenerasi, meskipun rincian waktu dan pelakunya dapat berubah dalam proses penuturan. Bukti arkeologis memperlihatkan jejak material, tetapi tidak selalu mampu menjelaskan secara langsung siapa yang menggunakannya. Karena itu, setiap keterangan harus dibaca berdasarkan jenis sumber yang mendukungnya.

Kajian Jamaluddin menempatkan Selaparang sebagai kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-16 di wilayah timur Lombok. Kajian tersebut menggunakan manuskrip Sasak dan data arkeologis untuk menelaah pertumbuhan kerajaan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Keterangan ini memberikan dasar untuk melihat Selaparang sebagai pemerintahan yang bertumbuh melalui proses sosial dan ekonomi, bukan sekadar muncul karena pengangkatan seorang raja.

Timur Lombok sebagai Ruang Pertumbuhan

Wilayah timur Lombok memiliki arti penting dalam perkembangan Selaparang. Kawasan tersebut berada dalam ruang yang menghubungkan lingkungan pertanian, permukiman pedalaman, jalur menuju pesisir, dan penyeberangan ke Sumbawa melalui Selat Alas. Secara geografis, kedudukan itu membuka kemungkinan terjadinya pertemuan antara wilayah penghasil pangan dengan jalur pergerakan manusia, barang, dan informasi. Sebuah kerajaan memerlukan dukungan tersebut untuk menjaga keberlangsungan penduduk, menjalankan pemerintahan, dan membangun hubungan dengan daerah lain.

Namun, letak geografis tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Selaparang sejak awal mengendalikan semua kegiatan di Lombok bagian timur. Belum tersedia bukti yang cukup untuk menggambarkan batas kekuasaannya secara terperinci pada setiap tahap perkembangan. Hal yang lebih memungkinkan untuk dipahami ialah bahwa kedudukan wilayah tersebut memberikan dasar strategis bagi terbentuknya lingkungan pemerintahan yang dapat menghubungkan pedalaman dengan pesisir.

Keuntungan wilayah baru memperoleh arti politik apabila dapat dikelola. Penguasa harus mampu menjaga keamanan, memastikan tersedianya kebutuhan hidup, dan memelihara komunikasi dengan permukiman di sekitarnya. Tanpa kemampuan itu, sebuah tempat hanya menjadi lokasi kediaman dan belum tentu berkembang sebagai pusat kerajaan.

Dari Kepemimpinan Lokal Menuju Pemerintahan Kerajaan

Sebelum Selaparang berkembang menjadi pusat pemerintahan Islam, masyarakat Lombok telah mengenal kepemimpinan yang berakar pada permukiman, hubungan kekerabatan, penguasaan wilayah, dan aturan adat. Pemimpin setempat menjalankan fungsi yang dekat dengan kehidupan penduduk, antara lain menyelesaikan perselisihan, menjaga keamanan, mengatur pemanfaatan sumber daya, dan memelihara hubungan dengan kelompok lain. Kemunculan otoritas kerajaan tidak harus dipahami sebagai penghapusan seluruh kewenangan lokal. Pemerintahan yang lebih luas justru membutuhkan tokoh setempat sebagai penghubung antara keputusan penguasa dan masyarakat.

Dalam konteks itu, konsolidasi berarti membangun pengakuan terhadap kedudukan pusat pemerintahan. Prosesnya dapat melibatkan persekutuan, kesepakatan antarpemimpin, hubungan kekerabatan, perlindungan, dan kepentingan bersama. Akan tetapi, belum ditemukan bukti khusus yang dapat menjelaskan bahwa seluruh cara tersebut digunakan secara seragam di Selaparang. Oleh sebab itu, berbagai kemungkinan tadi harus diperlakukan sebagai kerangka untuk memahami pembentukan kerajaan, bukan sebagai daftar peristiwa yang sudah dapat dipastikan.

Kewibawaan seorang penguasa juga tidak hanya berasal dari gelar atau garis keturunan. Kemampuannya menjaga ketertiban, memberi perlindungan, dan menjadi penengah dalam perselisihan ikut menentukan penerimaan masyarakat. Pemerintahan memperoleh kekuatan ketika keberadaannya diakui dan fungsinya dirasakan oleh wilayah-wilayah yang berada dalam jaringannya.

Pada tahap tersebut, Selaparang mulai tampil bukan sekadar sebagai nama tempat, melainkan sebagai lingkungan politik yang membentuk hubungan baru di antara para pemimpin dan penduduk Lombok.

Masyarakat di Balik Pembentukan Selaparang

Riwayat kerajaan sering berpusat pada raja, bangsawan, dan konflik kekuasaan. Cara pandang itu dapat menutupi peranan penduduk biasa, padahal pemerintahan tidak mungkin berjalan tanpa kehidupan ekonomi dan sosial yang menopangnya. Petani menyediakan bahan pangan, peternak memelihara sumber penghidupan, pengrajin menghasilkan peralatan, pedagang menghubungkan pertukaran, dan pelaut membuka perjalanan antarpesisir. Terdapat pula tokoh adat, pemuka agama, penjaga wilayah, serta penyampai pesan yang menjalankan fungsi berbeda.

Mereka tidak selalu disebutkan secara jelas dalam manuskrip karena penulisan babad lebih banyak memberi ruang kepada tokoh utama dan peristiwa yang dipandang penting. Namun, ketidakhadiran nama mereka dalam cerita tidak berarti peran mereka tidak ada. Kehidupan sebuah kerajaan justru dibentuk melalui pekerjaan sehari-hari yang menjaga ketersediaan pangan, keamanan, produksi, serta komunikasi antardaerah.

Berkembangnya pusat pemerintahan dapat pula mendorong perubahan dalam permukiman dan pembagian pekerjaan. Kawasan di sekitar lingkungan kerajaan berpotensi menarik orang-orang yang memiliki kepentingan dan keahlian berbeda. Sebagian berurusan dengan pemerintahan, sebagian melakukan pertukaran barang, sedangkan yang lain menjalankan fungsi keagamaan atau keamanan. Meski demikian, bentuk kota, susunan ruang, dan jumlah penduduk Selaparang pada masa awal belum dapat diterangkan secara pasti tanpa penelitian arkeologis yang lebih terperinci.

Islamisasi dan Dasar Kewibawaan Baru

Perubahan menuju Selaparang Islam berlangsung di tengah masyarakat yang sebelumnya telah memiliki adat, kepercayaan, dan susunan kepemimpinan lokal. Karena itu, Islamisasi tidak tepat digambarkan sebagai peristiwa tunggal yang terjadi serentak di seluruh Lombok. Ajaran Islam berkembang melalui perjumpaan sosial, perdagangan, perkawinan, kegiatan tokoh agama, dan hubungan dengan wilayah lain. Kajian mengenai masuknya Islam di Lombok juga menunjukkan pentingnya jalur-jalur lokal sebagai pintu penerimaan dan penyebaran ajaran baru.

Ketika Islam memperoleh tempat di lingkungan penguasa, dasar kewibawaan kerajaan ikut berubah. Raja tidak hanya dipandang sebagai penjaga keamanan dan pengatur hubungan politik, tetapi juga dikaitkan dengan tanggung jawab keagamaan. Penerimaan Islam di pusat pemerintahan kemudian dapat memperluas jaringan Selaparang dengan kerajaan, pedagang, dan tokoh agama dari luar Lombok.

Perubahan tersebut tidak harus dipahami sebagai hilangnya seluruh aturan adat. Dalam kehidupan masyarakat, ajaran agama dan tradisi setempat dapat mengalami penyesuaian. Bentuk penerimaannya mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, bergantung pada hubungan sosial, tokoh yang berpengaruh, dan intensitas perjumpaan dengan jaringan Islam.

Prabu Rangkesari dalam Pertumbuhan Selaparang Islam

Kajian Jamaluddin, berdasarkan pembacaan terhadap manuskrip Sasak dan data arkeologis, menempatkan Prabu Rangkesari sebagai tokoh penting dalam pertumbuhan Selaparang Islam pada abad ke-16. Pada masa yang dikaitkan dengannya, Selaparang berkembang sebagai pusat pemerintahan di Lombok bagian timur. Informasi ini menjadi salah satu pegangan untuk menyusun gambaran mengenai tahap awal kerajaan Islam tersebut.

Meski demikian, penyebutan Prabu Rangkesari harus tetap disertai keterangan mengenai sifat sumbernya. Manuskrip dapat mengabadikan peran penguasa, tetapi juga dapat menyusun tokoh sebagai lambang kewibawaan dan legitimasi. Tradisi masyarakat mungkin memberikan versi tambahan, sementara data arkeologis lebih banyak menerangkan lingkungan material daripada riwayat pribadi seorang raja. Dengan demikian, Prabu Rangkesari dapat ditempatkan sebagai tokoh utama dalam rekonstruksi pertumbuhan Selaparang Islam tanpa menyatakan bahwa semua rincian kehidupannya telah dapat dibuktikan.

Sikap hati-hati tersebut bukan untuk mengurangi kedudukannya dalam ingatan masyarakat. Justru melalui pembacaan yang kritis, pembaca dapat membedakan penghormatan budaya dari kesimpulan yang didukung penelitian sejarah.

Perdagangan dan Terbukanya Jaringan Regional

Penelitian Jamaluddin membahas Selaparang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat perdagangan pada abad ke-16. Keterangan ini menunjukkan bahwa perkembangan kerajaan berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang menghubungkan pusat kekuasaan, permukiman, dan kawasan pesisir. Melalui jalur tersebut, hasil produksi dapat dipertukarkan dan kebutuhan masyarakat diperoleh dari lingkungan lain.

Perdagangan juga membawa akibat yang melampaui persoalan barang. Pedagang, pelaut, utusan, dan tokoh agama membawa kabar politik, pengetahuan, bahasa, serta keyakinan. Pasar dan jalur perjalanan menjadi tempat terjadinya perjumpaan antara penduduk Lombok dengan orang-orang dari luar pulau. Hubungan ekonomi karena itu ikut membuka jalan bagi terbentuknya jaringan sosial, keagamaan, dan politik yang lebih luas.

Namun, belum tepat apabila seluruh pelabuhan dan pertukaran regional digambarkan berada di bawah kendali langsung Selaparang. Kegiatan perdagangan melibatkan banyak pelaku dengan kepentingan berbeda. Kerajaan lebih aman dipahami sebagai otoritas yang memperoleh manfaat dari jaringan tersebut, menjaga keamanan, dan membangun hubungan politik yang mendukung kelancaran pertukaran. Nama wilayah tertentu juga tidak perlu disebutkan apabila sumber yang digunakan belum memberikan dasar yang memadai.

Selaparang Menjelang Perluasan Pengaruh

Sampai pada tahap ini, Selaparang dapat dipahami sebagai kerajaan yang sedang memperkuat landasan pemerintahannya. Wilayah timur Lombok menyediakan ruang strategis, pemimpin setempat menjadi bagian penting dalam pembentukan jaringan politik, kehidupan penduduk menopang kebutuhan kerajaan, Islam menghadirkan dasar legitimasi baru, dan perdagangan membuka hubungan regional. Unsur-unsur tersebut berkembang secara beriringan dan membentuk lingkungan pemerintahan yang semakin terorganisasi.

Akan tetapi, masa pembentukan belum sama dengan masa kejayaan. Selaparang masih harus menjaga pengakuan daerah-daerah dalam jaringannya, mempertahankan jalur ekonomi, dan menghadapi perubahan kekuatan politik di sekitarnya.

Bagaimana kerajaan ini kemudian memperluas pengaruh, membangun pertahanan, menghadapi tekanan dari luar, dan memasuki masa kebesaran memerlukan pembahasan tersendiri. Tahap tersebut tidak dibicarakan di sini agar setiap perubahan dapat dijelaskan berdasarkan kronologi serta sumber yang memadai.